KPBB

 

 

 

Press Conference  Evaluasi CFD Jakarta

 

" Kembalikan Car Free Day kepada Ruhnya "

Rabu 15 April 2015  KPBB / CFD Indonesia mengelar konferensi Pers terkait penyelenggaraan CFD di Jakarta

 

 


 

 

Artikel Pers conference 15 April 2015;

Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Urban Green Life-style Character Building vs Motorized Mobility

  • Pemulihan Kualitas Udara
  • Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas

 

Pencemaran udara menjadi salah satu permasalahan krusial di berbagai kota besar di Indonesia, selain kemacetan yang semakin mendera akibat dominasi kendaraan pribadi. Umumnya kota-kota besar hanya memiliki kualitas udara baik kurang dari 3 (tiga) bulan dalam setahunnya. Bahkan Bandung, Semarang dan Medan memiliki kualitas udara baik kurang dari 20 hari setahunnya. Idealnya, sebuah kota memiliki kualitas udara baik 365 hari setahunnya. Demikian halnya kemacetan lalu lintas, telah menyebabkan kerugian sosial akibat pemborosan bahan bakar, pencemaran udara, hilangnya waktu produktif, terjangkitnya warga kota atas sakit/penyakit akibat pencemaran udara. Kerugian sosial ini mencapai angka yang dramatis di Jakarta misalnya mencapai Rp 5 Triliun/tahun, sementara Bandung mencapai Rp 800 Miliar/tahun. Dus data biaya pengobatan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta mencapai  Rp 38,5 T (2010[1]). Akibat kemacetan,  kecepatan lalu lintas di Jakarta  misalnya menjadi di bawah 15 KM per jam (2014), jauh dari ideal 50 KM per jam.

Untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak pencemaran udara,  segera menerapkan program

peningkatan kualitas udara secara konsisten dan berkelanjutan, mengingat dampak pencemaran udara adalah fatal. Dampak ini dapat berupa gejala pusing - pusing, mual, ISPA, astma, tekanan darah tinggi, hingga pada penyakit dalam seperti gangguan fungsi ginjal,  kerusakan pada sistem syaraf, penurunan kemampuan intelektual (IQ) anak-anak, kebrutalan pada remaja, keguguran, impotensi, jantung koroner, kanker dan kematian dini. Tentu saja, sebagaimana disinggung di atas, bahwa pencemaran udara juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dengan munculnya beban social (social cost) dan biaya kesehatan (health cost).

Dalam rangka peningkatan kualitas udara, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan dan regulasi yang kemudian ditetapkan sebagai PERDA No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda ini mengatur antara lain tentang perlunya penggunaan bahan bakar atau energy bersih, adopsi teknologi (industry dan kendaraan bermotor) yang rendah emisi, pengelolaan lalu lintas dan transportasi perkotaan, pengaturan standar emisi dan penegakkan hukum yang konsiten dan terus menerus.

Dalam kerangka pengelolaan lalu lintas dan transportasi perkotaan, Provisinsi DKI Jakarta mengembangkan program peningkatan kualitas udara, di mana di dalamnya mencakup upaya membangun gerakan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor, dan sejalan dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda No 2/2005 sebagai disampaikan sebelumnya,  sebagai upaya pemulihan kualitas udara di suatu kawasan.

Adapun pesan yang ingin disampaikan dalam pelaksanaan HBKB adalah bahwa HBKB merupakan salah satu cara men-trigger peningkatan kualitas udara melalui penurunan ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Tujuan jangka panjangnya adalah terbangunnya karakter masyarakat perkotaan dalam melakukan mobilitas, di mana masyarakat diharapkan dapat proporsional dalam menggunakan kendaraan bermotor atau dengan kata lain masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan kendaraan bermotor dalam mobilitas atau perjalanan mereka sehari-hari – baik ke sekolah, bekerja, belanja,  atau bersantai ketempat-tempat  hiburan/wisata – dengan cara-cara:

  • Berjalan kaki. (untuk menempuh jarak pendek 1 - 3 km),
  • Penggunaan Non Motorized Transport (kendaraan tidak bermotor seperti, sepeda dll untuk menempuh jarak menengah 3 - 7 km),
  • Penggunaan angkutan umum masal (untuk menempuh jarak jauh).

Adalah tepat untuk terus menerapkan pelaksanaan HBKB di seluruh wilayah kota secara terus menerus. Selain dalam rangka amanat Perda, fakta di atas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan HBKB sangat signifikan dalam menurunkan pencemaran udara di suatu kawasan, di mana pengalaman di DKI Jakarta bahwa pelaksanaan HBKB mampu menurunkan berbagai parameter pencemaran udara antara 35 – 65%. Angka yang sangat significant. Apabila pelaksanaan ini diselenggarakan secara sistematis dan terencana sehingga dalam suatu waktu seluruh kawasan kota dapat terjangkau oleh pelaksanaan HBKB, tentu efektivitas HBKB akan semakin dirasakan oleh seluruh warga kota.

Selain itu, tujuan utama HBKB adalah terwujudnya kesadaraan untuk mengurangi ketergantungan warga kota terhadap kendaraan bermotor dengan cara pemanfaatan sarana Non Motorized Transport (berjalan kaki, berspeda, dll) dan pemanfaatan kendaraan Angkutan Umum Masal untuk jarak yang tidak mungkin ditempuh dengan transportasi tidak bermotor. Apabila warga kota berpartisipasi untuk meninggalkan atau setidak-tidaknya mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke moda transportasi berjalan kaki, bersepeda atau angkutan umum masal, tentu selain mampu menurunkan tingkat kemacetan secara significant, juga akan meningkatkan kualitas udara, sehingga udara kota semakin segar.

Hal yang juga menggembirakan, bahwa HBKB adalah fakta terbangunnya partisipasi dan kerjasama multi stakeholder yang awalnya diinisiasi oleh kelompok masyarakat (LSM) pada tahun 2001/2002. Inisiatif kelompok masyarakat ini kemudian diakomodasikan di dalam PERDA No 2/2005 sebagai saya sebutkan di atas. Dan dalam waktu dekat, saya akan keluarkan SOP atau semacam JUKLAK HBKB, sehingga pelaksanaan HBK ke depan akan jauh lebih baik dan bisa lebih dinikmati oleh seluruh warga kota dan pengunjung.

Di dalam perjalanan selanjutnya pelaksanaan HBKB tetap merupakan kerja bareng yang melibatkan Pemerintah, Kepolisian, LSM, Kelompok Masyarakat hingga dunia usaha. Itulah esensi pelaksanaan kebijakan di sebuah negara demokrasi di mana keterlibatan antara 3 (tiga) pilar demokrasi – Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta – dapat berjalan proporsional dan berimbang.   Kegiatan HBKB yang dilakukan dengan penutupan ruas jalan tertentu bagi kendaraan pribadi, sepeda motor dan angkutan umum bukan rute tetap, dan mengundang masyarakat luas untuk hadir dalam city gathering (temu kota) dengan kegiatan-kegiatan fun bike, jalan santai, aerobic, senam jantung sehat, futsal, lomba-lomba, bazaar, hiburan, penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup, parade seni, dll; telah menciptakan sebuah ruang terbuka di mana antara warga kota bisa bertegur sapa (human interaction), bersosialisasi sehingga menjadikan sebuah kota lebih bervisi sosial dan tidak individualistik.

Green --environmental friendly-- life-style dengan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi adalah prasyarat diterapkannya kebijakan Transport Demand Management di mana layanan mobilitas warga diberikan dalam bentuk fasilitasi mobilitas secara proporsional dengan angkutan Umum masal, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki.  Untuk itulah, keharusan pula bagi PEMDA DKI Jakarta agar mengembangkan infrastruktur dan sarana angkutan Umum masal, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki seiring dengan tumbuhnya green life-style --mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor-- yang telah digaungkan melalui Car Free Day. Tanpa fasilitasi dengan membangun infrastruktur dan sarana tersebut, maka gaung Car Free Day akan sia-sia dan berhenti pada ceremonial of Car Free Day belaka.

Kedepan, pelaksanaan Car Free Day harus hanya digunakan pada:

  1. Penyampaian pesan pengurangan ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor
  2. Public space, ruang terbuka untuk bersosialisasi, bertegur sapa, olah raga, rekreasi (olah raga rekreasi), dll
  3. Pemulihan kualitas udara di spot tempat penyelenggaraan CFD.

Untuk itu, harus diciptakan suasana kondusif untuk human interaction dan netral dari unsur SARA dan steril dari kepentingan politik dan bisnis baik dalam bentuk kampanye,  pengerahan masa, promosi pribadi seseorang, promosi produk yang berlebihan, dll. Prasyarat ini harus dihormati oleh seluruh unsur Negara baik masyarakat pengunjung, pejabat, aparat pemerintah dan penegak hukum dan ketertiban (Dishub, BPLHD, Dirlantas POLDA Metro Jaya, Satpol PP), PKL[2]serta peserta  CFD.


[1] Cost Benefit Analysis Fuel Economy Initiative in Indonesia, US-EPA, UNEP, Kementerian Lingkungan Hidup, KPBB, 2012.

[2]PKL harus dilokalisir dan dengan peraturan ketat: lokasi, tata tertib, sanksi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kisah di Balik Car Free Day yang Kini Mulai Berganti 'Roh'

Car free day atau hari bebas kendaraan bermotor disebut telah kehilangan rohnya, yakni sebagai sarana membangun karakter masyarakat dan pemulihan kualitas udara. Hal itu terjadi karena banyaknya perusahaan atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan car free day untuk kepentingan mereka.

"‎Kita harapkan ke depan lebih diorientasikan untuk pengurangan kendaraan bermotor, ruang terbuka untuk olahraga, kesenian, budaya dan pemulihan kualitas udara di spot CFD," kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin.

Ahmad menyampaikan hal ini dalam acara ‎'Evaluasi 13 Tahun Car Free Day Jakarta' di Sarinah, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015). "Lalu harus tercipta suasana kondusif untuk human interaction yang harus netral dari unsur SARA, politik dan bisnis," ujar Ahmad.

"‎Kita berharap car free day kembali ke roh awal dan menjadi semangat tujuan awalnya. SK Mendagri saja sudah keluar agar tiap kota melaksanakan car free day," tambahnya.

Ahmad pun berkisah 13 tahun lalu saat komunitasnya berupaya mewujudkan car free day di Jl Jenderal Soedirman-Jl MH Thamrin. Saat itu belum ada bantuan dari pihak kepolisian untuk menutup jalan, dan belum ada dukungan dari Pemprov DKI sebagai fasilitator.

"Kita pernah diludahi pengendara, banyak yang menerobos, itu di tahun 2002," ucap Ahmad.

Kemudian ia menambahkan, komunitasnya terus melakukan upaya dengan bertemu pemerintah pusat, lalu diarahkan ke pemprov DKI. Latar belakangnya untuk menonjolkan pengembangan karakter masyarakat perkotaan

"Masyarakat kota cenderung pakai kendaraan bermotor, kadang ke warung yang jaraknya 50 meter saja pakai motor. Ada juga yang pakai mobil, padahal harus mengeluarkan dulu dari garasi. Macet jadinya di mana-amana," kata Ahmad.

Car free day di Jakarta itu pun berhasil‎ dilakukan dengan penutupan jalan dari kepolisian saat Djoko Susilo masih menjabat sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya. Kegiatannya adalah ruang terbuka untuk masyarakat yang ingin berolahraga.

"Pertama kali car free day itu di Belanda pada tahun 1956. Lalu car free day di Indonesia pertama kali dilakukan di kompleks UI pada tahun 1991 sampai 1992. Lalu car free day di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2001," ujar Ahmad.

‎"Tapi awalnya di Jakarta sangat sulit, kemudian kita dapat peluang bagus dari Ditlantas Polda Metro Jaya, waktu itu Kombes Djoko Susilo yang memerintahkan penutupan jalan," tambahnya.

Sejak 2002 hingga 2005, car free day masih dilaksanakan mandiri oleh kelompok masyarakat dan komunitas. Barulah pada tahun 2007, pemprov DKI membuat Perda tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor sehingga car free day mendapatkan dukungan dari pemprov DKI, tak hanya kegiatan tapi juga pendanaan.

"Tahun 2007 itu car free day 12 jam tapi sebulan sekali, lalu turun jadi 8 jam, kemudian 6 jam dan sekarang 5 jam. Tapi frekuensi pelaksanaannya meningkat jadi setiap minggu," ucap Ahmad.

‎Dari pelaksanaan selama 13 tahun tersebut, car free day dianggap mampu mengurangi kadar polusi di Ibu Kota. Pada tahun 2001 lalu, WHO mencatat Jakarta sebagai kota nomor 3 yang paling berpolusi di dunia. Tapi kini Indonesia jauh tertinggal sebagai kota paling berpolusi.

"Pada tahun 2010, warga Jakarta sedikitnya membayar sebanyak Rp 38,5 triliun untuk biaya kesehatan terkait polusi udara. Ini karena peningkatan populasi kendaraan bermotor di Jakarta‎ akhir-akhir ini," ucap Ahmad.

Ahmad mengharapkan pemprov DKI turut mendukung car free day dalam bentuk infrastruktur seperti jalur sepeda, trotoar yang nyaman dan dilakukan secara simultan. Sehingga, menurut Ahmad, roh car free day yakni membangun karakter tak luntur dimakan waktu.

"Tanpa membangun infrastruktur maka dapat dikatakan akan jadi kesia-siaan, hanya berhenti di hura-hura Minggu pagi. Karena masyarakat tidak bisa dipaksa jalan kaki jika trotoar tidak nyaman, aman dan teduh dengan adanya pepohonan," ujar Ahmad.

 

Sumber: http://news.detik.com/read/2015/04/15/141644/2888121/10/2/kisah-di-balik-car-free-day-yang-kini-mulai-berganti-roh

 


KPBB: Esensi CFD Memulihkan Kualitas Udara

Diki M. Wafa

 

Jakarta, Beritaempat – Dalam rangka mengevaluasi 13 Tahun “Car Free Day (CFD) Jakarta” Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menggelar konferensi pers, untuk mengembalikan tujuan awal dari CFD, yaitu untuk peningkatan kualitas udara. Menurut salah satu inisiator KPBB, Karya Ersada, belakangan ini CFD seringkali dijadikan ajang promosi atau ajang kepentingan perpolitikan, sehingga perlu adanya pemahaman tentang esensi CFD.

“Esensi dari CFD adalah berupaya untuk memulihan kualitas udara. Sehingga harus tercipta suasana yang kondusif dan netral di jalur CFD, juga Steril dari kepentingan politik,” ungkap Karya Ersada di KPBB, Gedung Sarinah Lt 12 Jalan MH Thamrin 11 Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Angkutan Jalan, Yayat Sudrajat yang hadir dalam konferensi pers KPBB, bahwa fungsi dari CFD sudah berubah menjadi pasar rakyat. Pasalnya, banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan promosi dari berbagai lembaga.

“Banyak lembaga yang mensosialisasikan lembaganya di bundaran HI, sehingga Fungsi CFD berubah menjadi pasar rakyat,” kata Yayat Sudrajat.

CFD merupakan bentuk dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2005 tentang Upaya Pemulihan Kualitas Udara di Suatu Kawasan. Adapun tujuan utama dari CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) adalah terwujudnya kesadaran untuk mengurangi ketergantungan warga kota dapat terjangkau oleh pelaksanaan CFD atau HBKB.

 

Sumber: http://www.beritaempat.com/kpbb-esensi-cfd-memulihkan-kualitas-udara/

 


Inisiator Car Free Day: Melenceng dari Tujuan Awal

Car free day bertujuan untuk pemulihan kualitas udara
Rabu, 15 April 2015 | 15:36 WIB
Oleh : Dedy Priatmojo, Moh Nadlir

 

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengevaluasi pelaksanaan 13 Tahun Car Free Day (CFD) Jakarta. KPBB menilai tujuan dari CFD telah melenceng dari rencana awalnya, yakni untuk pemulihan kualitas udara yang ada.

Direktur Eksekutif KPBB sekaligus inisiator CFD Ahmad Syafriudin mengatakan, Ide awal CFD adalah membangun karakter masyarakat perkotaan karena cenderung menggunakan kendaraan bermotor dalam kesehariannya, baik jarak dekat, menengah hingga jauh.

"Jauh dekat mereka menggunakan kendaraan bermotor, padahal penggunaan kendaraan bermotor itu harusnya proporsional, kalau dekat ya bisa jalan kaki, kalau lumayan bisa pakai sepeda, kalau jauh bisa pakai kendaraan umum," ujarnya di kantor KPBB, Gedung Sarinah lantai 12, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 15 April 2015. 

Ia menegaskan, penggunaan kendaraan pribadi memang harus dihindari. Tapi masyarakat juga tidak bisa dipaksa membiasakan berjalan kaki, ketika trotoar tidak bagus.

Tak hanya itu, dirinya juga menyarankan bahwa ada regulasi yang tegas untuk mengatur para pedagang kaki lima yang menjamur setiap mingggunya.

"Partisipan harus dikeluarkan dari kawasan jalan Sudirman-Thamrin, karena kan sudah terjadi para pesepeda tak lagi bisa menikmati, karena harus bersenggolan dengan pedagang kaki lima," kata Puput panggilan akrab Syafriudin.

Selain itu ia berharap bahwa masyarakat tidak kehilangan public space dan warga tetap bisa berolahraga serta CFD bisa menjadi role model bagi kota lainnya, agar memulihkan kualitas udara, sehingga ramah lingkungan dan transportasi.

"CFD tidak boleh untuk ajang seremonial atau event yang bisa mencederai aturan CFD itu sendiri untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan golongan, kasus lainnya juga banyak kendaraan menerobos," katanya.

 

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/614147-inisiator-car-free-day--melenceng-dari-tujuan-awal

 


Tekan Pencemaran Udara, CFD Bukan Pasar Rakyat

13 Tahun Car Free Day DKI Salah Kaprah

 

 

indopos.co.id – Tiga belas tahun Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang nge-trend disebut Car Free Day (CFD) bergulir, masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Selain penambahan intensitas waktu pelaksanaan, penting bagi pemerintah mensterilikan kawasan CFD dari partisipan yang sekedar mencari profit atau keuntungan.

Berbagai elemen mengklaim CFD itu bukan tempat bagi mereka untuk berpromosi, menggelar event, mendirikan tenda-tenda dagangan dan parkir liar kendaraan. Tapi untuk berolah raga, memperbaiki kualitas udara, dan berinteraksi, serta mensosialisasikan hidup bersih dan menekan penggunaan kendaraan bermotor.

Jika Pemprov DKI tidak lagi konsisten terhadap payung hukum penyelenggaraan CFD yakni Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2005, bukan tidak mungkin gelaran CFD yang berlangsung sejak 2002 itu kedepannya bakal tutup usia. Hal itu lantaran CFD yang tak lagi konsisten bertujuan menjaga peningkatan kualitas udara di ibu kota. 

Dewasa ini, di setiap pekan gelaran CFD, Jalan Sudirman-Thamrin sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) mampu menyedot hingga 45.000 pengunjung. Termasuk di dalamnya pedagang kaki lima yang bercampur aduk dengan masyarakat Jakarta yang mengidamkan berolah raga, bebas macet dan menghirup udara bersih meski hanya 5 jam sepekan, mulai pukul 06.00-11.00. 

Program Advisor Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Karya Ersada mengatakan, penyelenggaraan CFD saat ini sudah salah kaprah. Tujuan awal CFD ini bukan event atau bukan Pasar Tumpah, tapi untuk menjaga perbaikan kualitas udara. Ajang CFD yang ada saat ini sudah salah kaprah, dianggap sebagai ajang keramaian. Bahkan, menurut dia, gelaran CFD itu bila perlu tidak ada orang. 

"Bagaimana kita perbaiki udara sementara di belakang Jalan Thamrin itu banyak pedagang, parkir sembarangan. Pencemaran udara yang ada saat ini harus segera ditindaklanjuti, sudah melewati ambang batas baku mutu," ungkap Karya saat menggelar dialog evaluasi 13 tahun penyelenggaraan CFD di Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (15/4).

Berdasarkan data Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), pemantauan parameter SO2, NO2, THC, debu (PM-10) dengan penghitungan unsur meteorologi temperatur, kelembabab, arah angin dominan, kondisi cuaca di lokasi HBKB sepanjang 2013 mengalami penurunan drastis antara hari biasa dengan saat penyelenggaraan CFD. 

Kadar PM10 (debu-ppm) di hari biasa itu mencapai 79,31 sementara saat CFD mengalami 20 persen penurunan menjadi 65,93. Sedangkan untuk kadar CO (carbon monoksida) dari 3,45 ppm di hari biasa menurun 165 persen menjadi 1,3 ppm saat CFD. Lalu, kadar NO (nitrogen monoksida) dari 53,227 ppm menurun 284 persen menjadi 13,86 ppm.

Menurut Karya, upaya mengembalikan kualitas udara Jakarta selama 13 tahun ini terkesan sia-sia, jika berbagai pihak terkait baik Pemprov DKI bersama satuan kerjanya saling menunggu untuk mengembalikan esensi CFD. Bahkan, kata dia, semestinya durasi CFD itu perlu ditambah dari 5 jam menjadi satu hari penuh atau 24 jam. 

Sebab, penghitungan kadar pencemaran udara itu tidak bisa dari 1 atau lima jam pemantauan. Akan lebih akurat jika dilakukan mulai dari pagi, siang, sore sampai malam hari. "Untuk itu Pemprov DKI harus menyediakan sarana publik yang memadai. Tujuan utama CFD ini juga kan mewujudkan kesadaran masyarakat yang ketergantungan menggunakan kendaraan bermotor ," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Karya, kedepannya ada tiga poin yang yang harus segera dievaluasi Pemprov terkait keberlangsungan CFD. Yakni, area CFD hanya digunakan penyampaian pesan pengurangan ketergantungan penggunaan kendaraaan bermotor. Lalu, ketersediaan public space atau ruang terbuka untuk bersosialisasi, bertegur sapa, olah raga, dan rekreasi. Terakhir, pemulihan kualitas udara di lokasi CFD. "Kedepannya pelaksanaan CFD ini merupakan kerja bareng pemerintah daerah yang melibatkan kepolisian, LSM, kelompok masyarakat hingga dunia usaha," kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan LLAJ Dinas Perhubungan DKI, Yayat Sudrajat pun mengakui masalah yang muncul dari ajang CFD ini memancing banyak kalangan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi.

Menurut dia, mulai Maret 2015 itu menjadi keputusan bersama panitia Pemprov yang tidak menerima lagi segala bentuk kegiatan profit di lokasi CFD. Mulai 5 April 2015, keputusan itu menyatakan kalau lokasi CFD itu hanya lintasan olahraga saja, untuk menjaga pemulihan kualitas udara. 

Upaya penataan yang diketahui Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama itu juga menetapkan larangan bagi PKL di lokasi CFD. Menurut dia, kesemerawutan yang terjadi ini karena banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan. Jadi, meskipun sudah ditata, PKL itu menyebar di luar lokasi. 

Mulai patung Sudirman hingga ke Setiabudi itu banyak sekali yang berdagang. Sebagai panitia penyelenggara, Yayat pun mengakui, di satu sisi pemerintah berhasil dalam mendorong kuantitas masyarakat berolahraga. Tapi, sisi negatif yang muncul berubah fungsinya CFD menjadi pasar rakyat. 

"Kedepan untuk menata PKL ini, kita libatkan Dinas UMKM. Kantong-kantong parkir juga bakal kita tambah, kita kerjasama dengan gedung-gedung perkantoran untuk mensosialisasikan hal ini termasuk juga menempatkan PKL,"katanya.

Yayat pun tak menepis, diantara puluhan ribu pengunjung tak sedikit yang memanfaatkan CFD untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. Kendati, secara etika kegiatan politik tersebut jelas bertentangan dengan tujuan CFD 

"Saya tekankan, ajang  ini bukan untuk beraspirasi tapi bersosialisasi dan berolahraga. Betul, kita tidak memberikan mereka batasan untuk menyampaikan aspirasi politik mereka, tapi jangan di CFD, bukan untuk itu," ungkapnya.

Lebih jauh Yayat menegaskan, kampanye politik seperti SaveKPK atau SaveAhok, SavePolri dan sebagainya itu jelas tidak diizinkan. Sebab, sudah tidak sesuai dengan tujuan CFD. Informasi larangan itu sudah dikabarkan, tapi kenyataannya sangat sulit diterapkan. 

"Kedepan, kalau terkait unsur politik ini bukan tupoksi dishub untuk melaukukan penertiban, tapi ada peran serta SKPD lain secara efektif berperan aktif di CFD ini salah satunya Kesbangpol terkait aspirasi politik ini,"

 

Sumber ;

http://www.indopos.co.id/2015/04/13-tahun-car-free-day-dki-salah-kaprah.html

 

 


http://health.detik.com/read/2015/09/27/105832/3028910/763/13-tahun-car-free-day-di-jakarta-bagaimana-dampaknya

 

22 September lalu diperingati sebagai ulang tahun ke-13 Jakarta Car Free Day (CFD). Artinya sudah 13 tahun berjalan program bebas kendaraan bermotor yang biasa dilaksanakan setiap akhir pekan tersebut. Bagaimana dampaknya?

"Indikator pencemaran udara saat CFD dilaksanakan sangat menurun secara siginifikan," ujar Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, saat ditemui pada peringatan ulang tahun CFD ke-13 di kawasan CFD, Jl Sudirman, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Maruli menjelaskan pencemaran udara diukur setiap H-3, hari H, dan H+3 pelaksanaan car free day. "Selalu terjadi penurunan yang sangat signifikan saat hari H (hari pelaksanaan CFD)," terangnya.

Selain sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara, hari bebas kendaraan bermotor juga dimaksudkan menyadarkan masyarakat untuk mengubah pola hidup. Yaitu agar kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih ke transportasi umum.

"Saat ini, selama 13 tahun CFD berjalan, demands masyarakat sudah cukup tinggi dalam menggunakan TransJakarta dan kereta rel listrik (KRL). Setidaknya 30 persen warga tidak lagi ke Jakarta pakai kendaraan pribadi," jelas Alfred Sitorus dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal di tempat yang sama.

"Pesan ini perlu sekali disampaikan, karena dengan menggunakan TransJakarta atau KRL yang kadar emisinya kecil, akan membantu dalam mengurangi polusi udara," tutup Alfred.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahukah Anda misi awal kegiatan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) yang biasa digelar tiap hari Minggu di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin?

Salah satu inisiator car free day (CFD) Indonesia, Ahmad Safrudin, mencoba mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai tujuan awal car free day yang pada tahun ini sudah memasuki tahun ke-13.

"CFD ini sebenarnya adalah pembentuk character building untuk mengurangi pencemaran udara, mengurangi kemacetan, dan untuk penghematan BBM," ujar Ahmad di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (25/9/2015).

Ahmad menceritakan, CFD di Jakarta sudah ada sejak 2002. Pada 2007, kegiatan CFD disahkan dalam peraturan daerah. Pelaksanaannya pun kemudian ditingkatkan dari sebulan sekali menjadi seminggu sekali.

Bahkan, ada pula car free day lokal yang dilaksanakan di sudut-sudut wilayah lain di Jakarta. Ahmad mengatakan, kegiatan car free day ini dilatarbelakangi kondisi kemacetan yang semakin menjadi-jadi di Jakarta.

Tingkat polutan semakin tinggi menandakan kualitas udara yang dihirup semakin menurun. Kondisi diperparah dengan booming-nya fenomena sepeda motor, yang dimulai beberapa tahun lalu, membuat kota bukan lagi disinggahi manusia, melainkan kendaraan.

"Kalau kita enggak melakukan sesuatu, pencemaran udara akan terjadi sedemikian rupa," ujar Ahmad.

Berdasarkan data, pukul 07.00 WIB merupakan waktu ketika polutan di udara berada pada ketinggian 0-500 meter. Debu polutan tersebut naik menjelang siang hingga ketinggian 2.000 meter.

Kualitas udara

Debu polutan kembali turun ke permukaan menjelang malam. Ahmad mengatakan bahwa seburuk itulah kualitas udara di Jakarta. Akibatnya, berolahraga pada pagi atau malam hari tidak sehat lagi karena debu polutan pada saat itu berada di dekat permukaan tanah.

Sementara itu, berolahraga pada siang hari sangat melelahkan. Semua itulah yang menjadi latar belakang car free day. Misi utamanya adalah menciptakan kualitas udara yang lebih baik.

Ahmad mengatakan, dalam car free day, ada pesan yang dikirim kepada masyarakat agar mereka dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Dengan demikian, perbaikan kualitas udara pun terasa, minimal di lokasi CFD.

"Kemudian, (lokasi CFD) menjadi ruang publik juga, tempat warga bertegur sapa dan berolahraga sambil berekreasi," ujar Ahmad.

Ahmad membuktikan, pelaksanaan car free day di Jakarta selama ini telah mampu menurunkan tingkat polutan hingga 35 persen.

Akan tetapi, angka itu tidak berarti apa-apa jika pesan dalam kegiatan car free day untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi tidak sampai kepada masyarakat.

Perayaan 13 tahun

Minggu (27/9/2015) mendatang, Pemerintah Provinsi DKI akan menggelar perayaan tahun ke-13 car free day dengan beragam acara.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Maruli Sijabat berharap, perayaan tersebut dapat menyampaikan semangat tujuan kegiatan car free day kepada masyarakat.

Terlebih lagi, kegiatan itu juga didukung oleh negara tetangga, seperti Bangkok dan Malaysia, yang ingin ikut berpartisipasi.

Dia berharap, masyarakat dapat sadar untuk memilih mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dalam beraktivitas dan beralih ke angkutan umum. "Masyarakat kita bisa memilih, mau car free day atau car everyday," ujar dia.

 

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/25/17295631/Memahami.Kembali.Misi.Awal.Car.Free.Day

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAKARTA – Selama 13 tahun car free day berlangsung di DKI Jakarta mampu mengubah pola hidup masyarakat DKI Jakarta, Dari budaya berkendaraan pribadi beralih mengunakan tranportasi massal.

“Selama 13 tahun car free day berjalan, demands masyarakat sudah cukup tinggi dalam menggunakan TransJakarta dan kereta rel listrik (KRL). Setidaknya 30 persen warga tidak lagi ke Jakarta pakai kendaraan pribadi,“ kata Ketua Panitia peringatan 13 Tahun HBKB, Alfred Sitorus di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

Selain itu, car free day juga mempu menciptakan udara Ibu Kota lebih bersih. Ia mengatakan selama Car Fre Day berlangsung pencemaran udara Ibu Kota menurun drastis.

“Indikator pencemaran udara saat CFD dilaksanakan sangat menurun secara siginifikan. Pencemaran udara kita ukur setiap H-3, hari H, dan H+3 pada pelaksanaan car free day. Dan selalu terjadi penurunan yang sangat signifikan saat hari H,” kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat Maruli.

Terkait banyaknya warga yang memanfaatkan HBKB untuk kegiatan kampanye, berdagang dan kegiatan lainnya di luar olah raga, Alfred meminta pemangku kepentingan untuk mengembalikan HBKB ketujuan awalnya. Menurutnya, HBKB belakangan ini sering diwarnai kegiatan politik, penataan pedagang kaki lima yang semrawut, parkir dimana saja, dan sampah yang berserakan.

“Peran Dishub, kepolisian dan juga dinas kebersihan disini sangat penting. Tiga pihak tersebut seharusnya mempunyai visi yang sama dalam menata car free day.,” tutur dia.

 

sumber ; http://www.koran-jakarta.com/?36036-13-tahun-car-free-day%20-mampu-ubah-pola-hidup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pencemaran udara telah menjad ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pertumbuhan dan kepadatan kendaraan bermotor menyebabkan udara tidak sehat bagi masyarakat.

Menyadari kondisi seperti itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerapkan hari Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) sejak 2002.

Selama 13 tahun, Pemprov DKI secara konsisten menerapkan HBKB, dengan tujuan, memberikan udara yang sehat dan segar bagi warga Jakarta, sehingga angka kematian akibat pencemaran udara di Jakarta dapat diturunkan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), sekaligus inisiator HBKB di Jakarta, Ahmad Safrudin membenarkan hal itu. Cukup banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar pencemaran udara.

“Sudah saatnya, kita bersama pemerintah bertindak untuk menyelamatkan warga Jakarta. Salah satunya dengan memberikan satu hari tanpa polusi udara dari emisi kendaraan bermotor,” kata Ahmad, Jakarta, Sabtu (26/9).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada 2012 di[perkirakan seperdelapan kematian umat manusia di seluruh dunia atau sekitar 7 juta jiwa meninggal akibat terpapar pencemaran udara per tahun. Dari jumlah itu, 60.000 jiwa meninggal berasal dari Indonesia.

Di Jakarta sendiri, 57,8 persen warganya menderita penyakit akibat terpapar pencemaran udara, seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bronkitis, pneumonia, hingga jantung koroner.

“Akibatnya, warga harus membayar biaya berobat hingga Rp 38,5 triliun. Kini, pencemaran udara menjadi risiko tunggal terbesar di dunia yang mengancam kesehatan lingkungan,” ujarnya.

Dampak lain, kemacetan lalu lintas, yang telah menyebabkan kerugian sosial akibat pemborosan bahan bakar, memperberat beban pencemaran udara, dan hilangnya waktu produktif.

Kerugian sosial ini mencapai angka yang dramatis, yaitu mencapai Rp 28 triliun per tahun. Kecepatan lalu lintas di Jakarta di bawah 17 kilometer (km) per jam, jauh dari ideal 50 km per jam.

“Jadi, konsistensi penerapan car free day, yang telah dimandatkan oleh Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah modal utama dalam membangun karakter masyarakat dalam mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor,” tuturnya.

Ia berharap, warga DKI Jakarta bijaksana dalam melakukan perjalanan sehingga tidak menambah beban pencemaran udara dan kemacetan.

“Dengan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor, maka pencemaran udara dan kemacetan lalu lintas dapat diturunkan. Maka motto 'Biru Langitku, Segar Udara Kotaku' dapat kita wujudkan,” paparnya.

- See more at: http://konfrontasi.com/content/nasional/car-free-day-diharapkan-menimalisir-polusi-udara#sthash.LYyt5aEl.dpuf

http://konfrontasi.com/content/nasional/car-free-day-diharapkan-menimalisir-polusi-udara

Pencemaran udara telah menjad ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pertumbuhan dan kepadatan kendaraan bermotor menyebabkan udara tidak sehat bagi masyarakat.

Menyadari kondisi seperti itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerapkan hari Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) sejak 2002.

Selama 13 tahun, Pemprov DKI secara konsisten menerapkan HBKB, dengan tujuan, memberikan udara yang sehat dan segar bagi warga Jakarta, sehingga angka kematian akibat pencemaran udara di Jakarta dapat diturunkan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), sekaligus inisiator HBKB di Jakarta, Ahmad Safrudin membenarkan hal itu. Cukup banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar pencemaran udara.

“Sudah saatnya, kita bersama pemerintah bertindak untuk menyelamatkan warga Jakarta. Salah satunya dengan memberikan satu hari tanpa polusi udara dari emisi kendaraan bermotor,” kata Ahmad, Jakarta, Sabtu (26/9).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada 2012 di[perkirakan seperdelapan kematian umat manusia di seluruh dunia atau sekitar 7 juta jiwa meninggal akibat terpapar pencemaran udara per tahun. Dari jumlah itu, 60.000 jiwa meninggal berasal dari Indonesia.

Di Jakarta sendiri, 57,8 persen warganya menderita penyakit akibat terpapar pencemaran udara, seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bronkitis, pneumonia, hingga jantung koroner.

“Akibatnya, warga harus membayar biaya berobat hingga Rp 38,5 triliun. Kini, pencemaran udara menjadi risiko tunggal terbesar di dunia yang mengancam kesehatan lingkungan,” ujarnya.

Dampak lain, kemacetan lalu lintas, yang telah menyebabkan kerugian sosial akibat pemborosan bahan bakar, memperberat beban pencemaran udara, dan hilangnya waktu produktif.

Kerugian sosial ini mencapai angka yang dramatis, yaitu mencapai Rp 28 triliun per tahun. Kecepatan lalu lintas di Jakarta di bawah 17 kilometer (km) per jam, jauh dari ideal 50 km per jam.

“Jadi, konsistensi penerapan car free day, yang telah dimandatkan oleh Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah modal utama dalam membangun karakter masyarakat dalam mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor,” tuturnya.

Ia berharap, warga DKI Jakarta bijaksana dalam melakukan perjalanan sehingga tidak menambah beban pencemaran udara dan kemacetan.

“Dengan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor, maka pencemaran udara dan kemacetan lalu lintas dapat diturunkan. Maka motto 'Biru Langitku, Segar Udara Kotaku' dapat kita wujudkan,” paparnya

- See more at: http://konfrontasi.com/content/nasional/car-free-day-diharapkan-menimalisir-polusi-udara#sthash.LYyt5aEl.dpuf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 Kota Meniru "Car Free Day" Jakarta

 
Car free day di Jakarta

Car free day di Jakarta (Jakarta Globe)

30 kota dan kabupaten telah mengadopsi Car Free Day seperti Solo, Bandung, Yogyakarta, Medan dan Bogor.

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau yang juga dikenal sebagai Car Free Day di Jakarta diklaim banyak ditiru oleh kota di Indonesia, bahkan kota-kota dunia. Sebanyak 30 kota dan kabupaten di Indonesia telah mengadopsi HBKB di Jakarta, antara lain Solo, Bandung, Yogyakarta, Medan dan Bogor.

selain kota-kota di Indonesia yang mengadopsi HBKB Jakarta, kota-kota di luar negeri juga ada yang meniru HBKB Jakarta. Kota yang dimaksud antara lain adalah Manila, Bangkok dan kota di Nepal.

"Tapi baru event-nya saja yang ditonjolkan oleh-oleh kota-kota tersebut. Belum mengadopsi Standard Operating Procedure (SOP)-nya. Di Jakarta sudah ada SOP untuk pelaksanaannya, tetapi di kota-kota lain belum ada," ungkap ahmad, di Jakarta, Jumat (16/5).

pelaksanaan HBKB di Jakarta dilakukan sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Di mana mengingat pertumbuhan kendaraaan di ibu kota terus tumbuh, maka dirasa perlu untuk mengendalikan gas karbon yang dikeluarkan dari kendaraan.

Di Jakarta, pelaksanaan HBKB telah melalui beberapa perbaikan. Awal digelarnya HBKB oleh pemprov DKI pada tahun 2005, pelaksanaannya hanya satu tahun sekali. Kemudian intensitas waktunya ditambah menjadi dua tahun sekali, lalu tiap bulan, dua mingguan, hingga akhirnya saat ini dilaksanakan setiap pekan yakni dari pukul 06.00-11.00 WIB.

"Di tingkat provinsi (DKI), HBKB digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan Thamrin. Sementara di tingkat kota, di Jalan Sisingamangaraja untuk Jakarta Selatan, Jalan Pemuda untuk Jakarta Timur, kawasan Kota untuk Jakarta Barat, di kawasan Sunter untuk Jakarta Utara, dan di Jalan Soeprapto untuk Jakarta Pusat, berdasarkan hasil evaluasi kualitas udara selama pelaksanaan, HBKB dinilai efektif. Hal tersebut terlihat dari persentase penurunan konsentrasi pencemaran yang cukup signifikan pada parameter debu (PM-10), karbon monoksida (CO), nitrogen monoksida (NO), dan total hidrokarbon (THC). Keempat parameter tersebut merupakan pencemar primer yang bersumber dari kendaraan bermotor.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Car Free Day Sebagai salah satu upaya Peningkatan Kualitas Udara bersih

Jakarta, Ibukota Berpolusi No 3 di Dunia

Mengkonsumsi udara yang bersih belum menjadi hak penduduk Jakarta karena sampai saat ini kualitas udara di Jakarta masih menduduki peringkat ketiga terburuk sedunia setelah Meksiko City dan Bangkok berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia .Udara Jakarta dipenuhi racun yang berasal dari asap kendaraan bermotor, industri, dan lainnya. Kota ini tidak memiliki cukup ruang terbuka hijau yang mampu membantu menetralisir racun tersebut
Ironisnya Dari seluruh cakupan luas wilayah DKI Jakarta, hanya sembilan persen di antaranya menjadi ruang terbuka hijau. Padahal, kebutuhan riil untuk mengimbangi buruknya pencemaran udara sedikitnya ada ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta.
Banyak hal yang membuat Jakarta masih berpredikat sebagai kota yang berpolusi tinggi. Selain ruang terbuka hijau, Jakarta juga belum memiliki sistem pemantauan kualitas udara yang mampu menghasilkan data akurat sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran udara.
Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki sistem pemantauan kualitas udara mulai Januari 2007. melalui program HBKB ( Hari Bebas Kendaraan bermotor) Disamping itu Jakarta memerlukan 25 stasiun pemantau kualitas udara untuk menghasilkan transparansi informasi yang jelas, benar, dan akurat.. (Artikel KPBB)

 

Progam Langit Biru: Progam Lama Yang Terabaikan

Sejak tahu 1996 Pemerintah melalui kementrian Lingkungan Hidup sudah mencanangkan program langit biru yang mana bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Namun sampai saat ini banyak hal atau hambatan yang membuat program ini tidak berjalan efektif .

“Program ini sebenarnya program yang sangat lama dan berjalan kurang efisien. dicanangkan 13 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini implementasinya banyak rintangan karena berbenturan dengan kepentingan sektor bisnis”.

“Padahal kalau dicermati lebih secara khompherensif setiap ada upaya untuk melindungi lingkungan baik itu yang dilakuakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk didalamnya pengusaha pasti akan ada sektor bisnis yang bisa didapat. Namun pada kenyataannya ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya program ini sehingga membuat program ini tersendat sampai saat ini”,“ Banyak hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah mengimprove atau meningkatkan kualitas bahan bakar, mempromosikan teknologi industri rendah polusi, tata ruang kota yang sempurna (ruang terbuka hijau) dan mengembangkan standard emisi”. dan Pemulihan Kualitas Udara Bersih Perkotaan Melalui kegiatan Car Free Day .

Mengenai hal yang harus pemerintah jalankan saat ini ia menegaskan ”Hal mendesak yang harus pemerintah lakukan saat ini adalah peningkatan kualitas bahan bakar kendaraan harus maksimal. Hal ini harus diimplementasikan secepatnya untuk kualitas udara yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan peralihan penggunaan bensin atau solar ke Bahan Bakar Gas (BBG). Secara kuantitatif saat ini hanya 1 % dari 100% kendaraan yang sudah menggunakan BBG”. seperti penggunaan Moda transportasi Massal Transjakarta

“Kalau mau ditinjau lebih jauh ,padahal banyak efek atau penyakit yang bisa ditimbulkan oleh polusi udara dari penyakit yang berhubungan dengan alat pernafasan termasuk ISPA, kenker, penyakit kulit sampai bisa menimbulkan penurunan kecerdasan seseorang” tegasnya. (Artikel KPBB)